KENDARI – Dalam rangka mendukung program swasembada pangan sekaligus memaksimalkan penyerapan gabah dan beras, Perum Bulog Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kodim 1417/Kendari menggelar sosialisasi kebijakan pengadaan di wilayah kerja Kodim Kendari. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman serta sinergi antara pemerintah, TNI, dan petani dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025 telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani, HPP dipatok Rp6.500 per kilogram dengan syarat kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Sementara itu, di penggilingan, harga GKP ditetapkan Rp6.700 per kilogram.

Jika kualitas gabah lebih baik dengan kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%, maka harga naik menjadi Rp8.000 per kilogram di penggilingan dan Rp8.200 per kilogram di gudang Bulog. Adapun beras dengan standar mutu (derajat sosoh 100%, kadar air maksimal 14%, butir patah maksimal 25%, dan menir maksimal 2%) akan dibeli pemerintah dengan harga Rp12.000 per kilogram.

Kepala Bulog Sultra, Sitti Mardati Saing, menegaskan bahwa keberhasilan program swasembada pangan membutuhkan kerja sama erat lintas sektor, mulai dari TNI, Dinas Pertanian, hingga para petani dan pelaku usaha beras.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Kami juga berharap Babinsa bisa membantu menyebarkan informasi terkait HPP terbaru kepada petani dan pelaku usaha,” ujarnya, Kamis (23/01/2025).

Bulog, lanjut Sitti, sangat membutuhkan data akurat mengenai potensi lahan, luas tanam, serta jadwal panen untuk memaksimalkan penyerapan hasil produksi.

Hal senada disampaikan Komandan Kodim 1417/Kendari, Letkol Inf Herry Indrianto, yang menyatakan kesiapan penuh TNI dalam mengawal program ini.
“Wilayah kerja kami mencakup empat kabupaten/kota. Kami akan mengerahkan Koramil dan Babinsa untuk membangun posko-posko yang berfungsi mencatat luas tambah tanam setiap hari. Data ini sangat penting untuk memantau progres tanam padi sekaligus dasar peningkatan produksi,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kodim Kendari juga mendorong peningkatan pola tanam dari satu kali panen (IP1) menjadi dua kali (IP2), bahkan tiga kali panen (IP3) demi mewujudkan swasembada pangan.

Lebih jauh, kolaborasi Babinsa dengan Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan Bulog diharapkan mampu memastikan kebijakan pembelian gabah benar-benar dirasakan petani di Sultra.